Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang memiliki tugas utama melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan kekuatan nasional di bidang keamanan siber.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN memegang kendali penuh dalam melindungi infrastruktur informasi kritis nasional, melakukan mitigasi insiden siber, serta mengamankan komunikasi pemerintah dan data strategis negara dari berbagai ancaman spionase, sabotase, dan serangan siber global.
Rincian Tugas Utama BSSN
Pelaksanaan tugas BSSN dijabarkan ke dalam beberapa fungsi krusial yang mencakup aspek pencegahan, penindakan darurat, hingga regulasi persandian negara:
- Penyusunan Kebijakan Teknis: Merumuskan regulasi, pedoman, dan standar nasional terkait keamanan informasi dan persandian untuk instansi pemerintah pusat, daerah, maupun sektor swasta kritikal.
- Identifikasi dan Mitigasi Risiko: Melakukan pemantauan lalu lintas data, audit keamanan sistem elektronik instansi penyelenggara negara, serta asesmen kerentanan (vulnerability assessment).
- Penanggulangan Insiden Siber: Mengoperasikan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (Id-SIRTII/CC) dan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk merespons cepat serangan siber.
- Pengamanan Sandi Negara: Memproduksi, mendistribusikan, dan mengelola perangkat serta layanan kriptografi untuk mengamankan komunikasi rahasia pejabat tinggi negara dan pertahanan.
- Pengembangan SDM dan Literasi: Meningkatkan kapasitas talenta keamanan siber nasional melalui sertifikasi, pelatihan teknis, serta edukasi kesadaran keamanan digital bagi masyarakat luas.
Tabel Ruang Lingkup dan Fokus Tugas BSSN
| Fokus Bidang | Bentuk Kegiatan Operasional | Sasaran Utama |
|---|---|---|
| Keamanan Informasi | Audit keamanan aplikasi, penetrasi, dan penguatan server pemerintah. | Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). |
| Persandian Negara | Pembuatan algoritma kriptografi, manajemen kunci, dan pengamanan dokumen rahasia negara. | Komunikasi instansi strategis dan rahasia negara. |
| Operasi Siber | Monitoring ancaman 24/7, analisis malware, dan penanganan insiden (incident response). | Infrastruktur Informasi Kritis Nasional (IIKN) seperti perbankan, energi, dan transportasi. |
| Regulasi & Kepatuhan | Penyusunan standar SNI ISO/IEC 27001 dan regulasi perlindungan data sektor publik. | Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik dan privat. |
Langkah Koordinasi dan Pelaporan Insiden Siber
Bagi instansi pemerintah maupun masyarakat yang mengalami atau mendeteksi adanya anomali lalu lintas jaringan, serangan ransomware, atau kebocoran data, BSSN menyediakan kanal resmi pelaporan untuk penanganan cepat:
- Identifikasi Awal: Dokumentasikan gejala serangan, tangkapan layar (screenshot) sistem yang terdampak, serta log error yang muncul.
- Hubungi Kontak Resmi: Laporkan temuan melalui National Operation Center (NOC) BSSN atau melalui portal resmi pengaduan insiden siber.
- Koordinasi Teknis: Tim Response Team BSSN akan melakukan eskalasi dan asistensi forensik digital guna meminimalisir dampak kerusakan lebih lanjut.
- Pemulihan Sistem: Menerapkan langkah mitigasi, penutupan celah keamanan (patching), dan pemulihan data dari cadangan yang aman.