Inti Regulasi UU Pelindungan Data Pribadi
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah payung hukum utama di Indonesia yang mengatur pemrosesan data pribadi baik oleh sektor publik maupun privat. UU ini disahkan pada 17 Oktober 2022 dan memberikan masa transisi selama dua tahun, sehingga efektif berlaku penuh sejak Oktober 2024. Fokus utama UU ini adalah menjamin hak subjek data atas keamanan informasi pribadinya serta menetapkan kewajiban ketat bagi pengendali dan prosesor data.
Poin Krusial dalam UU PDP
UU PDP membagi data pribadi menjadi dua kategori: data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan, hingga sanksi pidana berupa denda miliaran rupiah dan pidana penjara.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Nomor UU | UU No. 27 Tahun 2022 |
| Tanggal Pengesahan | 17 Oktober 2022 |
| Kategori Data | Umum & Spesifik |
| Sanksi Administratif | Peringatan, denda, penghentian kegiatan |
| Sanksi Pidana | Denda hingga Rp6 Miliar & Penjara |
Hak Subjek Data Pribadi
Berdasarkan Pasal 5 hingga Pasal 12 UU PDP, setiap individu (subjek data) memiliki hak-hak berikut:
- Hak untuk mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitas dan tujuan pemrosesan data.
- Hak untuk melengkapi, memperbarui, atau memperbaiki kesalahan data pribadi.
- Hak untuk mengakses dan memperoleh salinan data pribadi.
- Hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi.
- Hak untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data.
- Hak untuk mengajukan keberatan atas pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis.
Kewajiban Pengendali Data
Pengendali data pribadi wajib melakukan langkah-langkah teknis dan organisasional untuk melindungi data, antara lain:
- Menyusun dan menetapkan kebijakan internal pelindungan data pribadi.
- Melakukan penilaian dampak pelindungan data (DPIA) untuk pemrosesan berisiko tinggi.
- Menunjuk Pejabat Pelindungan Data (DPO) jika diperlukan.
- Menjaga kerahasiaan data pribadi yang diproses.
- Melakukan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data.
Sanksi Pelanggaran
UU PDP menetapkan sanksi yang sangat tegas bagi pihak yang menyalahgunakan data pribadi. Sanksi pidana mencakup denda administratif hingga 2% dari pendapatan tahunan bagi pelanggaran tertentu, serta pidana penjara bagi pelaku yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.